Artikel: Fenomena Haji Furoda yang Semakin Populer dan Kontroversial
Peminat haji Furoda semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun hal ini menyebabkan mahalnya biaya haji Furoda dan tidak jelasnya batasan kuota. Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyebut bahwa kuota haji Furoda saat ini diatur oleh pihak swasta, bukan oleh pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya akan mendorong revisi undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar aturan kuota haji Furoda dapat diatur lebih jelas oleh pemerintah.
Menurut Marwan, kuota ibadah haji Furoda belum terkontrol saat ini karena hanya diatur antara penyelenggara travel ibadah dan pemerintah Arab Saudi. Haji Furoda sendiri adalah jenis ibadah haji khusus diluar kuota haji reguler yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Program haji Furoda mengikuti sistem kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, berbeda dengan haji plus atau ONH Plus yang kuotanya ditetapkan pemerintah Indonesia.
Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, menyatakan bahwa penyelenggaraan haji Furoda perlu ditata legislatif karena tarifnya yang fantastis. Dia menilai bahwa pemerintah harus hadir dalam penyelenggaraan haji Furoda agar dapat menetapkan batasan maksimal biaya haji tersebut. Wachid menegaskan bahwa biaya haji yang mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah tidaklah benar, dan perlu ada batasan yang jelas.
Dengan demikian, diperlukan regulasi yang lebih ketat terkait penyelenggaraan haji Furoda agar dapat memberikan perlindungan kepada jemaah haji. Pemerintah perlu terlibat langsung dalam mengatur kuota haji Furoda dan menetapkan batasan biaya yang wajar. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan spekulasi yang dapat merugikan jemaah haji.
Selain itu, perlu adanya transparansi dalam penyelenggaraan haji Furoda agar jemaah dapat memahami secara jelas mengenai biaya dan prosedur yang terkait. Penyelenggara haji Furoda harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada calon jemaah sebelum mereka memutuskan untuk mendaftar. Hal ini akan membantu jemaah dalam melakukan persiapan dan memilih paket haji yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka.
Dalam menghadapi fenomena haji Furoda yang semakin populer dan kontroversial, pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang efektif dan adil. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan jemaah haji serta menjaga keberlangsungan ibadah haji di tanah suci. Dengan adanya aturan yang jelas dan transparan, diharapkan haji Furoda dapat menjadi ibadah yang lebih terorganisir dan bermakna bagi umat Islam Indonesia.
